Mahkamah Agung Beberkan Alasan Mengapa Tolak PK Baiq Nuril



Dikarenakan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) RI, Andi Samsan Nganro terkait dengan kasus Baiq Nuril yang diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Negeri Mataram dibatalkan dengan putusan kasasi.

 Menurut Andi kasus Baiq Nuril ini bukannya secara langsung mendistribusikan dokumen elektronik sampai tersebar, tetapi menyadari bahwa di dalan HP tersebut terdapat rekaman pembicaraan antara pelapor dengan terdakwa.

 "Perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut kasasi memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur UU ITE. Sehingga perbuatan itu dianggap bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana," ungkap Andi saat konfrensi pers di Media Centre Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019).

 Andi pun berpendapat, biasanya kasus yang sudah sampai pada tingkat kasasi biasanya proses hukum sudah berakhir. Akan tetapi, Baiq Nuril mengajukan PK karena dirinya menilai putusan kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata.

 "Itu salah satu alasan yang disebutkan di KUHAP. Itulah alasan dan keberatan pemohon PK. Oleh majelis hakim, setelah mempelajari seksama putusan kasasi ya berpendapat bahwa alasan ada muatan kekhilafan hakim dan sebagainya tak terbukti. Putusan kasasi sudah benar karena yang diadili adalah terdakwa Baiq terbukti bersalah. Alasan lain tidak terbukti, menurut majelis hakim PK putusan majelis kasasi tetap berlaku," sambungnya.

 Keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA), Andi berpendapat bahwa keputusan tersebut menimbulkan reaksi masyarakat karena langkah hukum peninjauan kembali (PK) terpidana kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril ditolak MA.

 Andi mengatakan, MA sudah tidak lagi menaati fakta hukum saat mengadili PK Baiq Nuril lantaran fakta hukum merupakan hasil dari persidangan di tingkat pertama.
"MA dalam mengadili perkara di tingkat kasasi pada prinsipnya berkedudukan sebagai judex juris, artinya MA tidak lagi mentaati fakta seperti halnya di PN dan Pengadilan Tinggi. Jadi MA dalam perkara kasasi tak boleh," tandasnya.





Sumber: akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Polemik Asia Sentinel Ditanggapi Bamsoet

Image
Polemik Asia Sentinel Ditanggapi Bamsoet Sedang menjabat sebagai Ketua DPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet ) mengenai polemik artikel media asing Asia Sentinel yang membicarakan kasus Bank Century yang sudah menyeret Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang pernah menjabat sebagai Presiden RI yang ke-6 atas hal pencucian uang ditanggapi oleh Bamsoet . KPK dipinta Bamsoet untuk menyelesaikan kasus ini, Sebagai inisiator Hak Angket Century kala itu, Bamsoet telah membandingkan dugaan melanggar hukum. Saat ini Bambang Soesatyo hanya bisa mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus Bank Century dan meminta agar skandal Century ini tidak digantung. Bamsoet yang saat ini mendukung SBY setuju dengan putusan SBY untuk menarik media daring Asia Sentinel untuk di bawa ke ranah hukum. Sumber:  akurat.co
Read more

Kini, Masih Menjadi Kontroversi untuk Batas Usia Perkawinan Anak

Image
Terkait perkawinan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi memberikan kelegaan karena dilakukannya peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menjadi langkah yang serius untuk hal ini menekankan angka perkawinan usia anak yang masih banyak terjadi di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan batas umut minimal 19 tahun unutk pria dan 16 tahun untuk perempuan. Pada usia tersebut untuk perkawinan dinilai masih terlalu riskan untuk membina bahtera rumah tangga, salah satunya, kesehatan, pendidikan, ekonomi sampai kekerasan dan lain-lainnya. Pihak dari berbagai lembaga sampai Kementerian belum berhenti untuk terus melakukan pembahasan perihal batas usia minimal perkawinan yang tepat, terutama untuk perempuan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi salah satu lembaga yang berusaha untuk menaikan batas minimal usia perkawinan. "Pertama kita sedang mengumpulkan masukan karena tidak bisa masalah ini didekati secara parsial. Karena ini ko...
Read more

Bekraf Merupakan Bentuk Perhatian Menkeu Untuk Budaya dan Seni

Image
Guna berikan perhatian untuk kehidupan kebudayaan dan seni, pemerintah membentuk Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf). Guna pemerintah di daerah-daerah turut peduli pada kebudayaan dan seni, alam anggaran Transfer ke Daerah tersapat elemen yang mendukung. "Kita berharap dengan gerakan yang sama antara Pemerintah dan dunia artis itu sendiri dan stakeholders besar dan para Fondation akan dapat memperkuat tidak hanya kepeduliannya, tapi juga posisi indonesia dalam peta dunia merupakan sesuatu yang sangat penting bagi peningkatkan martabat kita sebagai suatu bangsa. Presiden telah menyampaikan untuk membuat semacam dana abadi untuk kebudayaan dan seni, dan tugas saya sebagai Menteri Keuangan untuk mewujudkannya",  ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara peresmian pembukaan Artjog Festival 2019 pada Kamis, (25/7/2019). Event Artjog yang kini menjadi ajang bagi seluruh stakeholder seni untuk berinteraksi. Even ini yang sudah berjalan selama 11 t...
Read more