Bantuan Untuk Palestina Tidak Diberikan Lagi Oleh Belanda


Sebesar USD 1,5 juta (Rp21 miliar) bantuan dana yang akan diberikan pada Otoritas Palestina (PA) per tahun diberhentikan oleh Kerajaan Belanda. Diberhentikannya bantuan dana tersebut diketahui diberikan kepada mereka yang terbunuh, terluka, atau dipenjara oleh Israel, yang dimana seharusnya bantuan dana yang diberikan oleh Belanda digunakan untuk menggaji para pegawai di bidang kehakiman.

 Setelah mosi di parlemen pada hari Rabu keputusan pemberhentian bantuan dana Belanda itu tercetuskan. Keputusan setelah mosi tersebut didorong oleh kelompok-kelompok yang pro-Israel yang sudah melobi pemerintah selama bertahun-tahun untuk menyudahi bentuan ekonomi kepada PA.

 Pemerintah Palestina dituduh Israel mendukung teroris karena memberikan bantuan keuangan kepada keluarga mereka yang dipenjara atau tewas oleh Israel.

 "Meskipun pembicaraan dengan Otoritas Palestina konstruktif tentang hal ini, itu tidak mengarah pada hasil yang diinginkan dan oleh karena itu Belanda tidak akan lagi berkontribusi pada gaji di sektor kehakiman," kata pemerintah Belanda dalam sebuah pernyataan, dilansir dari laman, Aljazeera, Jumat (22/11).

 Meski menghentikan bantuan gaji pegawai, Belanda masih menyumbang jutaan dolar melalui saluran Eropa untuk pembangunan ekonomi dan pengungsi Palestina.

 Duta Besar Palestina untuk Belanda Rawan Sulaiman menyerukan agar Belanda mempertimbangkan kembali keputusan untuk mencabut bantuan.

 "Saya ingin menekankan bahwa pemerintah Belanda telah mengalihkan dana yang dipermasalahkan ke bidang lain dalam ekonomi Palestina melalui LSM dan menggunakan saluran mekanisme Eropa," katanya.

 Sulaiman mengatakan pemerintah Palestina akan melanjutkan keterlibatannya dengan Belanda dalam masalah-masalah Palestina.
Pemerintah Belanda akan menyumbang USD 13 juta (Rp183 miliar) dalam anggaran 2020 menuju UNRWA, badan PBB yang bertugas membantu pengungsi Palestina.
Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Polemik Asia Sentinel Ditanggapi Bamsoet

Image
Polemik Asia Sentinel Ditanggapi Bamsoet Sedang menjabat sebagai Ketua DPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet ) mengenai polemik artikel media asing Asia Sentinel yang membicarakan kasus Bank Century yang sudah menyeret Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang pernah menjabat sebagai Presiden RI yang ke-6 atas hal pencucian uang ditanggapi oleh Bamsoet . KPK dipinta Bamsoet untuk menyelesaikan kasus ini, Sebagai inisiator Hak Angket Century kala itu, Bamsoet telah membandingkan dugaan melanggar hukum. Saat ini Bambang Soesatyo hanya bisa mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus Bank Century dan meminta agar skandal Century ini tidak digantung. Bamsoet yang saat ini mendukung SBY setuju dengan putusan SBY untuk menarik media daring Asia Sentinel untuk di bawa ke ranah hukum. Sumber:  akurat.co
Read more

Kini, Masih Menjadi Kontroversi untuk Batas Usia Perkawinan Anak

Image
Terkait perkawinan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi memberikan kelegaan karena dilakukannya peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menjadi langkah yang serius untuk hal ini menekankan angka perkawinan usia anak yang masih banyak terjadi di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan batas umut minimal 19 tahun unutk pria dan 16 tahun untuk perempuan. Pada usia tersebut untuk perkawinan dinilai masih terlalu riskan untuk membina bahtera rumah tangga, salah satunya, kesehatan, pendidikan, ekonomi sampai kekerasan dan lain-lainnya. Pihak dari berbagai lembaga sampai Kementerian belum berhenti untuk terus melakukan pembahasan perihal batas usia minimal perkawinan yang tepat, terutama untuk perempuan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi salah satu lembaga yang berusaha untuk menaikan batas minimal usia perkawinan. "Pertama kita sedang mengumpulkan masukan karena tidak bisa masalah ini didekati secara parsial. Karena ini ko...
Read more

Bekraf Merupakan Bentuk Perhatian Menkeu Untuk Budaya dan Seni

Image
Guna berikan perhatian untuk kehidupan kebudayaan dan seni, pemerintah membentuk Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf). Guna pemerintah di daerah-daerah turut peduli pada kebudayaan dan seni, alam anggaran Transfer ke Daerah tersapat elemen yang mendukung. "Kita berharap dengan gerakan yang sama antara Pemerintah dan dunia artis itu sendiri dan stakeholders besar dan para Fondation akan dapat memperkuat tidak hanya kepeduliannya, tapi juga posisi indonesia dalam peta dunia merupakan sesuatu yang sangat penting bagi peningkatkan martabat kita sebagai suatu bangsa. Presiden telah menyampaikan untuk membuat semacam dana abadi untuk kebudayaan dan seni, dan tugas saya sebagai Menteri Keuangan untuk mewujudkannya",  ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara peresmian pembukaan Artjog Festival 2019 pada Kamis, (25/7/2019). Event Artjog yang kini menjadi ajang bagi seluruh stakeholder seni untuk berinteraksi. Even ini yang sudah berjalan selama 11 t...
Read more