Zudan: Seluruh Pelayanan Administrasi Disdukcapil Tidak Dipungut Biaya


Untuk pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA) serta pembuatan KTP elektronik di seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil (Disdukcapil) tidak akan dikenakan biaya.

 Hal tersebut ditegaskan oleh Zidan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangkaian lawatannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada saat mengunjungi Dinas Dukcapil Kota Bima, Disdukcapil Kabupaten Bima dan Disdukcapil Kabupaten Dompu.

 Zudan mengingatkan, petugas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) jangan sekali-kali menarik biaya dari masyarakat.

 Kalau kemudian ada petugas pelayanan Adminduk yang memungut biaya atas jasa layanan pembuatan dokumen kependudukan, masyarakat diminta segera melapor ke pemerintah daerah setempat supaya petugas bersangkutan bisa segera ditindak tegas.

 "Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," kata dia kepada wartawan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

 Kepada segenap jajaran Dukcapil di NTB, Dirjen Zudan memerintahkan agar surat keterangan pengganti KTP (Suket) segera dicetak seiring dengan tersedianya blanko KTP-el.

 Seperti diketahui Kemendagri telah menyediakan blangko KTP-el sebanyak 16 juta keping. Dari jumlah itu sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping dan telah terpakai untuk mencetak KTP-el sebanyak 1,9 juta keping.

 "Saat ini di daerah sedang berproses mencetak KTP-el. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak KTP-el, yaitu 1,9 juta, masih ada 1,4 juta keping stok di daerah siap digunakan. Jadi Disdukcapil di daerah tidak perlu menerbitkan Suket baru," kata Zudan.
Tak lupa Zudan mengingatkan jajarannya agar terus proaktif dalam bekerja, termasuk melakukan jemput bola di mana pun wilayah yang belum tersentuh pelayanan Dukcapil.
Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Polemik Asia Sentinel Ditanggapi Bamsoet

Image
Polemik Asia Sentinel Ditanggapi Bamsoet Sedang menjabat sebagai Ketua DPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet ) mengenai polemik artikel media asing Asia Sentinel yang membicarakan kasus Bank Century yang sudah menyeret Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang pernah menjabat sebagai Presiden RI yang ke-6 atas hal pencucian uang ditanggapi oleh Bamsoet . KPK dipinta Bamsoet untuk menyelesaikan kasus ini, Sebagai inisiator Hak Angket Century kala itu, Bamsoet telah membandingkan dugaan melanggar hukum. Saat ini Bambang Soesatyo hanya bisa mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus Bank Century dan meminta agar skandal Century ini tidak digantung. Bamsoet yang saat ini mendukung SBY setuju dengan putusan SBY untuk menarik media daring Asia Sentinel untuk di bawa ke ranah hukum. Sumber:  akurat.co
Read more

Kini, Masih Menjadi Kontroversi untuk Batas Usia Perkawinan Anak

Image
Terkait perkawinan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi memberikan kelegaan karena dilakukannya peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menjadi langkah yang serius untuk hal ini menekankan angka perkawinan usia anak yang masih banyak terjadi di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan batas umut minimal 19 tahun unutk pria dan 16 tahun untuk perempuan. Pada usia tersebut untuk perkawinan dinilai masih terlalu riskan untuk membina bahtera rumah tangga, salah satunya, kesehatan, pendidikan, ekonomi sampai kekerasan dan lain-lainnya. Pihak dari berbagai lembaga sampai Kementerian belum berhenti untuk terus melakukan pembahasan perihal batas usia minimal perkawinan yang tepat, terutama untuk perempuan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi salah satu lembaga yang berusaha untuk menaikan batas minimal usia perkawinan. "Pertama kita sedang mengumpulkan masukan karena tidak bisa masalah ini didekati secara parsial. Karena ini ko...
Read more

Bekraf Merupakan Bentuk Perhatian Menkeu Untuk Budaya dan Seni

Image
Guna berikan perhatian untuk kehidupan kebudayaan dan seni, pemerintah membentuk Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf). Guna pemerintah di daerah-daerah turut peduli pada kebudayaan dan seni, alam anggaran Transfer ke Daerah tersapat elemen yang mendukung. "Kita berharap dengan gerakan yang sama antara Pemerintah dan dunia artis itu sendiri dan stakeholders besar dan para Fondation akan dapat memperkuat tidak hanya kepeduliannya, tapi juga posisi indonesia dalam peta dunia merupakan sesuatu yang sangat penting bagi peningkatkan martabat kita sebagai suatu bangsa. Presiden telah menyampaikan untuk membuat semacam dana abadi untuk kebudayaan dan seni, dan tugas saya sebagai Menteri Keuangan untuk mewujudkannya",  ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara peresmian pembukaan Artjog Festival 2019 pada Kamis, (25/7/2019). Event Artjog yang kini menjadi ajang bagi seluruh stakeholder seni untuk berinteraksi. Even ini yang sudah berjalan selama 11 t...
Read more