Hukuman Romy PPP Disunat Pengadilan Tingggi DKI Jakarta Jadi 1 Tahun

Image
sumber: akurat.co
Banding yang diajukan oleh Romahurmuziy alias Romy akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut tersandung kasus perkara suap beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam amar putusannya, PT DKI menjatuhkan hukuman setahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Dengan kata lain, pidana penjara yang akan dijalani Romy disunat 1 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy, oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," bunyi amar putusan seperti dikutip pada Kamis (23/4/2020) malam.

Adapun putusan Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya telah menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Pengajuan banding ini berdasarkan keputusan Jaksa Penuntut KPK dan pihak kuasa hukum Romy pasca putusan dibacakan di pengadilan tingkat pertama.

KPK mengajukan banding lantaran menilai hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan hakim kepada Romahurmuziy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Untuk diketahui, hukuman terhadap Romy lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan. 

Selain itu, alasan pengajuan banding oleh KPK diajukan lantaran Hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp46,4 juta yang dituntut Jaksa. Hakim juga tidak mengabulkan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Romy.

Di lain pihak Romy melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail menyatakan banding diajukan lantaran merasa kliennya telah dizalimi oleh proses penegakan hukum. Romy dan tim kuasa hukum menilai vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut Maqdir ada upaya penggiringan opini dengan membandingkan vonis Romy dengan kasus ketua-ketua umum partai lainnya. Menurut Maqdir, vonis sebuah perkara seharusnya diperbandingkan atas dasar besaran uang yang terlibat serta peranannya dalam sebuah delik.

Terkait uang pengganti, Maqdir menyatakan sudah seharusnya Romy tidak membayar, lantaran berdasarkan putusan Majelis Hakim, Romy tidak pernah meminta, mengetahui dan menerima uang-uang yang dituduhkan KPK.


Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Polemik Asia Sentinel Ditanggapi Bamsoet

Image
Polemik Asia Sentinel Ditanggapi Bamsoet Sedang menjabat sebagai Ketua DPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet ) mengenai polemik artikel media asing Asia Sentinel yang membicarakan kasus Bank Century yang sudah menyeret Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang pernah menjabat sebagai Presiden RI yang ke-6 atas hal pencucian uang ditanggapi oleh Bamsoet . KPK dipinta Bamsoet untuk menyelesaikan kasus ini, Sebagai inisiator Hak Angket Century kala itu, Bamsoet telah membandingkan dugaan melanggar hukum. Saat ini Bambang Soesatyo hanya bisa mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus Bank Century dan meminta agar skandal Century ini tidak digantung. Bamsoet yang saat ini mendukung SBY setuju dengan putusan SBY untuk menarik media daring Asia Sentinel untuk di bawa ke ranah hukum. Sumber:  akurat.co
Read more

Kini, Masih Menjadi Kontroversi untuk Batas Usia Perkawinan Anak

Image
Terkait perkawinan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi memberikan kelegaan karena dilakukannya peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menjadi langkah yang serius untuk hal ini menekankan angka perkawinan usia anak yang masih banyak terjadi di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan batas umut minimal 19 tahun unutk pria dan 16 tahun untuk perempuan. Pada usia tersebut untuk perkawinan dinilai masih terlalu riskan untuk membina bahtera rumah tangga, salah satunya, kesehatan, pendidikan, ekonomi sampai kekerasan dan lain-lainnya. Pihak dari berbagai lembaga sampai Kementerian belum berhenti untuk terus melakukan pembahasan perihal batas usia minimal perkawinan yang tepat, terutama untuk perempuan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi salah satu lembaga yang berusaha untuk menaikan batas minimal usia perkawinan. "Pertama kita sedang mengumpulkan masukan karena tidak bisa masalah ini didekati secara parsial. Karena ini ko...
Read more

Bekraf Merupakan Bentuk Perhatian Menkeu Untuk Budaya dan Seni

Image
Guna berikan perhatian untuk kehidupan kebudayaan dan seni, pemerintah membentuk Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf). Guna pemerintah di daerah-daerah turut peduli pada kebudayaan dan seni, alam anggaran Transfer ke Daerah tersapat elemen yang mendukung. "Kita berharap dengan gerakan yang sama antara Pemerintah dan dunia artis itu sendiri dan stakeholders besar dan para Fondation akan dapat memperkuat tidak hanya kepeduliannya, tapi juga posisi indonesia dalam peta dunia merupakan sesuatu yang sangat penting bagi peningkatkan martabat kita sebagai suatu bangsa. Presiden telah menyampaikan untuk membuat semacam dana abadi untuk kebudayaan dan seni, dan tugas saya sebagai Menteri Keuangan untuk mewujudkannya",  ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara peresmian pembukaan Artjog Festival 2019 pada Kamis, (25/7/2019). Event Artjog yang kini menjadi ajang bagi seluruh stakeholder seni untuk berinteraksi. Even ini yang sudah berjalan selama 11 t...
Read more